Sumber :
http://suara-islam.com/news/tabloid/suara-utama/2674-nii-tak-mengancam-nkri Sejatinya, Negara Islam Indonesia (NII) tidaklah mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu NII justru digunakan untuk menghantam Islam dan gerakan Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam yang sesungguhnya.
Koordinator liputan Komisi untuk Orang hilang dan Korban NII Zaytun (Kontra-Z), Taufik Hidayat, tak dapat menahan rasa harunya. Matanya berkaca-kaca saat memulai diskusi dengan redaksi tabloid Suara Islam (SI), Kamis malam (28/4/2011) di kantor Redaksi SI, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pria yang lebih dari sepuluh tahun aktif dalam advokasi korban NII itu tak menyangka jika isu yang selama ini ia perjuangkan akhirnya diblow up secara gencar oleh media massa.
Di sisi lain Taufik juga curiga. Menurutnya kasus-kasus yang berkaitan dengan NII sebenarnya telah lama ada. Hilangnya sejumlah mahasiswa yang di belakang hari diketahui bergabung dengan NII sudah banyak terjadi di kampus-kampus. Tapi baru sekarang, pasca hilangnya seorang staf di Kementerian Perhubungan Liana Febriani (26) dan sejumlah mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), isu NII kembali diangkat berbagai media. Apalagi kasus ini muncul bersamaan dengan mencuatnya rekayasa persidangan kasus Antasari Azhar dan berbarengan pula dengan penggodokan Rancangan Undang-undang Intelijen di DPR.
Anehnya meski banyak kalangan mendesak agar NII dibubarkan, pemerintah seolah menutup mata. Nampaknya pemerintah melihat NII belum membahayakan NKRI. “Secara nasional itu belum masuk kategori ancaman dan tidak menghawatirkan. Namun kalau disebut sudah mengkhawatirkan saya setuju,” ujar Menkopolhukam Jenderal (Purn) Djoko Suyanto, Jumat (29/4/2011). Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga mengatakan bahwa aktivitas NII belum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Ia malah mendesak agar DPR segera merampungkan RUU Intelijen. "Terjadi ancaman mulai teror bom dimana-mana sampai NII. Apa ini (RUU Intelijen, red) tidak mendesak dibutuhkan?" kata Patrialis usai meresmikan Law and Human Right Center di Kantor Wilayah Menkum dan HAM, Jl Puputan Raya Renon, Denpasar, Bali, Jumat (29/4/2011).
Sejumlah pejabat negara lainnya juga mengatakan hal senada. Maka menjadi benarlah analisis dan kekhawatiran sejumlah pihak, bahwa isu NII diangkat untuk menggolkan RUU Intelijen yang dinilai bakal menghidupkan rezim represif. Bahkan dalam sebuah diskusi yang digelar Partai Demokrat di kawasan Cikini, Jakarta, pada Ahad (1/5/2011) muncul wacana untuk menerapkan Internal Security Act (ISA) di Indonesia, sebagaimana di negeri jiran Singapura dan Malaysia.
NII KW IX, Asli Produk Intelijen
Merebaknya kasus NII kemudian dikaitkan dengan keberadaan NII Komandemen Wilayah IX (NII KW IX) yang beroperasi di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan Banten. Ditengarai NII KW IX ini sejak puluhan tahun lalu telah berhasil diinfiltrasi oleh aparat intelijen. Sejumlah tokoh petinggi NII adalah binaan intelijen. Menurut politisi AM Fatwa, mantan Wakil Kepala BAKIN Ali Murtopo adalah aktor dibalik sepak terjang dan munculnya NII KW IX.
Tokoh NII yang pada mulanya direkrut Ali Murtopo adalah Danu Mohammad Hasan. Penggarapan terhadap Danu terjadi sekitar 1966-1967. Pendekatan intelijen terhadap para tokoh NII sendiri secara resmi telah dimulai pada awal 1965, dengan menugaskan seorang perwira Operasi Khusus (Opsus) bernama Aloysius Sugiyanto. Setelah Danu, Ali Murtopo membidik Ateng Djaelani Setiawan. Selanjutnya pendekatan terhadap para mantan petinggi sayap militer Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) lainnya yang berpusat di Jawa Barat dilakukan Pangdam Siliwangi saat itu, Mayjen Ibrahim Aji. Petinggi NII yang digarap itu adalah Adah Djaelani dan Aceng Kurnia.
Baik menurut kubu para mantan petinggi sayap militer maupun sayap sipil NII, politik pendekatan pemerintah orde baru melalui Ibrahim Aji, sangat diterima dengan baik, kecuali oleh beberapa individeu yang menolak uluran pemerintah tersebut, seperti Djadja Sudjadi dan Abdullah Munir. Para mantan tokoh sayap militer dan sayap sipil DI akhirnya makmur secara ekonomi. Hampir semua mantan tokoh DI mendapatkan modal cukup untuk menangani proyek Inpres, SPBU atau agen minyak tanah. Operasi ini dijalankan oleh anak buah Ali Murtopo, Letkol Pitut Suharto.
Opsus dan intelijen kemudian meminta para mantan laskar NII tersebut mengkonsolidasikan kekuatan melalui reorganisasi NII ke seluruh Jawa dan Sumatra. Saat itu Ali Murtopo masih menjabat Aspri Presiden yang selanjutnya menjadi Deputi Operasi Ka BAKIN dan merangkap Komandan Opsus ketika mendekati detik-detik digelarnya 'opera' konspirasi dan rekayasa operasi intelijen dengan sandi “Komando Jihad” di Jawa Timur.
Dalam waktu yang bersamaan Soeharto menyiapkan Renstra (Rencana Strategis) Hankam (1974-1978) sebagaimana dilakukan ABRI secara sangat terorganisir dan sistematis melalui penyiapan 420 kompi satuan operasional, 245 Kodim sebagai aparat teritorial dan 1300 Koramil sebagai ujung tombak intelijen dalam gelar operasi keamanan dalam negeri yang diberi sandi Opstib (operasi ketertiban) dan Opsus.
Dari sinilah pendekatan itu makin serius dan signifikan. Ali Murtopo mengajukan ide pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII, guna menghadapi bahaya laten komunis dari utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Murtopo ini selanjutnya dijalankan Danu Mohammad Hasan yang dipandu perwira Bakin Pitut Suharto, dan disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki dan H. Isma'il Pranoto (Hispran).
Karena Pitut memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan Andi Sele di Makassar dan dengan H. Rasyidi [ayah AS Panji Gumilang, red] di Gresik, Jawa Timur, pada tahun 1968 ia ditugaskan Ali Murtopo untuk mengolah hubungan dan keberadaan para mantan petinggi NII yang sudah dirintisnya sejak 1965 tersebut dengan kepentingan membelah mereka menjadi dua faksi. Faksi pertama diformat menjadi moderat untuk memperkuat Golkar, dan faksi kedua diformat bagi kebangkitan kembali organisasi Neo-NII.
Keterlibatan Pitut yang akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi pejabat Direktur Opsus di bawah Deputi III BAKIN terus berlanjut. Pitut tidak saja bertugas untuk memantau aktifitas para mantan tokoh DI tersebut, ia juga terlibat aktif menyusun berbagai rencana dan program bagi kebangkitan NII, baik secara organisasi maupun secara politik termasuk aksi gerakannya.
Berkat panduan Pitut, musyawarah dalam rangka reorganisasi NII yang meliputi Jawa-Sumatra pernah dilaksanakan di markas BAKIN saat itu di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Menurut Al Chaidar, pada 24 April 1971 juga dilaksanakan pertemuan para tokoh NII di rumah Danu Mohammad Hasan selama tiga hari di Jalan Madrasah 240 Bandung atas sponsor BAKIN. Pembicara yang hadir pada waktu itu Hispran, Djaja Sudjadi, Kadar Solihat, dan Maman Tsani. Pertemuan itu menghasilkan pembagian-pembagian kontak NII, seperti pengangkatan tugas-tugas. Penggalangan oleh BAKIN inilah yang dikemudian hari mengasilkan kelompok Komando Jihad (KOMJI).
Sepeninggal Ali Murtopo, hubungan mesra NII KW IX dengan intelijen terus dibina. Hubungan itu bahkan terlihat sangat mesra, ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dijabat Abdullah Mahmud Hedropriyono. Mantan Dandim Garuda Hitam Lampung yang terlibat dalam Peristiwa Lampung itu merupakan sahabat dekat Imam NII yang juga Syekh Ma’had Al Zaytun Abu Toto alias Abdus Salam Panji Gumilang (ASPG). Ketika mewakili Presiden Megawati Sukarno Putri berkunjung ke Ma’had Al Zaytun di Hergeulis, Indramayu, Jawa Barat pada 14-15 Mei 2003 silam, ASPG malah menyebut Hendro sebagai ‘pemilik’ Al Zaytun. Puji-pujian dan sanjungan juga keluar dari mulut ASPG untuk dedengkot BIN yang dia sebut sebagai sahabat karibnya itu.
“…Selamat datang, kunjungannya ke Ma’had Al-Zaytun ini. Ini sebenarnya bukan satu kunjungan. Tapi pemiliknya datang kembali; yang sudah agak lama. Kami, kalau sahabat tidak ketemu sepekan, …itu rasanya, Subhanallah,” ujar ASPG. Merasa tersanjung dengan pujian selangit dari ASPG, Hendropriyono tak kalah tingginya dalam menyanjung Panji Gumilang. Ia bahkan terang-tarangan melamar menjadi bagian dari Keluarga Besar Ma’had Al Zaytun. “Ini semua Badan Intelijen Negara adalah saudara-saudara Bapak/Ibu sekalian, diterima atau tidak diterima, mendaftar sebagai saudara dan pengikut Al-Zaytun,” ujar Hendro disambut tepuk-tangan amat riuh dari para hadirin.
Dalam kesempatan itu, Hendro juga menceritakan tentang sepak terjangnya dalam membela Al Zaytun. Ia malah mengatakan bahwa kalangan yang menganggap Al Zaytun sesat adalah orang yang sesat dan membaca buku-buku iblis. “Bukunya orang yang iri hati. Bukunya orang yang iri hati!! Mudah-mudahan dia segera bertobat,” kata Hendro.
Pembelaan Hendropriyono terhadap Al Zaytun juga tidak main-main. Dalam pidatonya mewakili Presiden Megawati itu pula Hendro menyatakan akan menghajar siapapun yang menghujat Al Zaytun. “Semasa saya masih kuat dan ada kuasa –begitu harusnya iman kita bukan?– dengan tangan!. Kalau ini nanti tidak bisa, dengan mulut. Kalo tidak bisa baru dengan doa. Tapi semasa masih bisa dengan tangan, saya hajar siapa yang mau menghujat terus!,” katanya sambil mengepalkan tangan kanannya memperagakan gerakan memukul dengan tangan kanannya, di hadapan para hadirin, diikuti dengan gemuruh tepuk-tangan yang amat riuh.
Terbukti, hingga kini Hendro masih membela keberadan NII KW IX yang bersembunyi di belakang Ma’had Al Zaytun. "Al Zaytun itu pesantren dengan nuansa pendidikan, tidak ada politik. Yang datang itu sejak Presiden Soeharto, BJ Habibie dan Presiden Megawati yang diwakilkan oleh saya. Jangan menuduh (Al Zaytun terkait NII KW 9), lebih baik diusut saja," kata Hendro saat ditanya wartawan tentang keterkaitan Al Zaytun dengan NII.
Hendro juga membantah bila intelijen membekingi NII. "Tidak benar (dibekingi intelijen, red). Kita harusnya mengerti, kita sedang dalam panggung apa. Kita sekarang perang psikologi, perang memutarbalikkan fakta dan fitnah memfitnah," kata Hendropriyono di Jakarta, Jumat (29/4/2011).
NII, Lebih Liberal dari Kaum Liberal
Mantan anggota NII Imam Solahudin mengatakan bahwa dalam praktik ibadah dan muamalah NII ternyata lebih liberal dari pada kelompok Jaringan Islam Liberal. Imam yang berbaiat pada tahun 1989 itu menceritakan awal mula menyimpangnya pemahaman NII terjadi pada tahun 1993, saat kepemimpinan NII KW IX berpindah dari Abi Karim kepada Abu Totok alias Abdus Salam Panji Gumilang.
“Sebelumnya Abu Toto telah mengikuti pengajian Lembaga Kerasulan atau Isa Bugis (paham ingkar sunah, red)”, jelas Imam yang pernah menjadi aparat kecamatan NII sebagai Kepala Bagian Keuangan di Tambelang Bekasi Utara itu.
Menurut Umar Abduh dalam buku “Membongkar Gerakan Sesat NII Di Balik Pesantren Mewah Al Zaytun” terdapat sejumlah penyimpangan dalam tubuh NII KW IX yang berbungkus Ma’had Al Zaytun. Pertama, Penyimpangan Aqidah. Kedua, Penyimpangan Syariah dan Ibadah dan ketiga, penggunaan istilah shadaqah untuk pemerasan.
Syirik yang diciptakan NII KW IX sejak 1984 hingga saat ini adalah penyusunan tauhid menjadi menjadi tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mereka samakan dengan akar kayu, mulkiyah adalah batang kayu dan uluhiyah adalah buahnya. Mereka juga menafsirkan ketiganya sebagai undang-undang, negara dan umatnya. Mereka juga meyakini bahwa setiap orang yang menyampaikan dakwah Islam pada hakukatnya adalah Rasul Allah.
NII KW IX pimpinan ASPG juga menggunakan nama-nama Nabi untuk hirarki kepangkatan, sehingga menimbulkan kesan bahwa Nabi yang satu bisa diperintah oleh Nabi lainnya yang berada pada struktur yang lebih tinggi. Al Qur’an ditafsirkan secara serampangan sesuai dengan kepentingan organisasi. Yang paling fatal, NII KW IX menyatakan semua orang di luar mereka kafir, yang halal darah dan hartanya.
Dalam bidang ibadah, NII KW IX tidak mewajibkan anggotanya untuk shalat. Menurut mereka shalat itu terbagi dua, shalat ritual dan shalat universal. Inti dari shalat menurut mereka adalah tilawah. Zakat mereka bagi menjadi harakah ramadhan dan harakah kurban. Harakah Ramadhan adalah zakat yang harus dibayar dengan uang, sementara harakah kurban adalah kurban Idul Adha yang juga harus dibayar dengan uang. Haji dilaksanakan ke ibu kota NII, yakni Ma’had Al Zaytun di Indramayu. Untuk meraih targetnya, mereka menggunakan segala cara.
Semua kesesatan itu, menurut Kontra-Z, jika dimasukkan dalam matrikulasi 10 kritera aliran sesat versi MUI, NII KW IX memenuhi 5 kritera aliran sesat. “Mereka lebih liberal dari kaum liberal,” kata Imam yang kini aktif di NII Crisis Center.
NII KW IX juga melakukan pemerasan terhadap para pengikutnya dengan modus operandi ‘shadaqah’. Bahkan menurut Imam Sholahudin, anggota NII juga bisa membayar denda atas berbagai ‘kemaksiyatan’ yang telah mereka lakukan. “Semua bisa dibayar dengan uang”, katanya singkat. Banyak sekali modus-modus pemerasan yang dilakukan NII KW IX terhadap anggotanya.
Menurut data yang dimiliki Kontra-Z, perolehan infak NII KW IX dengan anggota sekitar 151.884 orang pada bulan Oktober 2007, adalah sebesar Rp. 30.941.562.000.-, (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian pemasukan harakah idikhar sebesar Rp. 745.662.000.-, Infak sebesar Rp. 21.6636.250.000.- dan harakah ramadhan sebesar Rp. 8.559.000.-. Saat ini, dengan anggota sekitar dua ratus ribu orang, NII KW IX diperkirakan mampu meraup dana sebesar enam trilyun dalam setahun.
Dana sebesar itu diperoleh para anggota mereka dengan berbagai cara, mulai dari menipu orang tua, menggelapkan uang SPP/biaya sekolah, mencuri uang kotak masjid, meminta-minta di depan ATM dan mall-mall, hingga membentuk yayasan-yayasan sosial, seperti Yayasan Dulur Salembur dan Yayasan Rahmatan Lil Alamin di Jakarta Timur, Yayasan Cahaya Alam di Bekasi, Yayasan Fikri Akbar di Malang Jawa Timur dan sebagainya.
Karena itu tak heran jika dikabarkan bahwa ASPG dengan nama Abu Maariq memiliki simpanan ratusan milyar di Bank Century. Apalagi ASPG juga diketahui dekat dengan pemilik Bank Century, Robert Tantular.
"Dana obligasi sebagai dana awal pembangunan Al Zaytun sebesar Rp 250 miliar didepositokan ke Bank Century pada tahun 1992, waktu itu masih CIC. Pak Panji memang dekat dengan Robert Tantular pemilik Bank Century," ujar mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX tahun 1997-2003, Imam Supriyanto, Senin (2/5/2011). Bahkan menurut Supriyanto, ASPG sering mendapat hadiah dari Robert Tantular, seperti mobil Mercedez Benz, Baleno, dan banyak kepingan emas.
NII Bukan Ancaman NKRI
Ketua MUI KH Amidhan menilai pemerintah tak memiliki keseriusan dalam mengatasi masalah NII. "Setelah ada penculikan atau pencucian otak, setelah ada warga yang melapor kehilangan baru dicari, padahal itu kan ada peran intelijen, intelijen pasti tahu, tak mungkin tidak terdeteksi," ujarnya.
Dugaan serupa juga muncul dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ia mensinyalir ada sikap pembelaan, pembiaran, bahkan pemeliharaan dari pejabat atau mantan pejabat tinggi negara terhadap NII. "Si pejabat atau mantan pejabat itu sering datang ke acara-acara yang diindikasikan diadakan NII. Tapi kami tidak bisa menyebut satu per satu mantan pejabat itu," kata Din dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).
Menurut Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, sejak awal NII memang sengaja dipelihara. Tujuannya, kata dia, agar masyarakat menjadi anti negara Islam. "Negara memanfaatkan isu untuk melakukan black propaganda. Mestinya masyarakat tahu bahwa ini bagian dari upaya pembusukan Islam," kata Munarman.
Ala kulli hal, sejatinya NII bukanlah ancaman bagi NKRI, karena NII diproduksi intelijen untuk mendiskreditkan Islam dan perjuangan umat Islam. NII justru dipelihara intelijen untuk kepentingan penguasa. Isu NII juga menjadi santapan lezat musuh-musuh Islam yang tidak rela dengan perjuangan penegakan syariah dan negara Islam. (shodiq ramadhan, dari berbagai sumber)
----
Profil Imam Negara Islam Indonesia (NII)
Syaikh Ma’had Al Zaytun Abdul Salam Panji Gumilang
Nama asli : Abdul Salam bin Rasyidi
Nama alias : Prawoto, Abu Toto, Toto Salam, Syamsul Alam, Syamsul Ma’arif, Nur Alamsyah, Abu Ma’ariq, Panji Gumilang – Syaikh Ma’had Al Zaytun
Tempat/tanggal lahir: Desa Dukun, Sembung Anyar, Gresik, Jawa Timur 27 Juli 1946
Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat), Lulus Tahun 1958/9; Siswa Pondok Modern Gontor, masuk Tahun 1961; Mahasiswa Fak. Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Istri : Khotimah Binti Efendy Said alias Maysaroh
Lahir : Menes, 25 April 1944.
Lulus : Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Th 1963.
Pegawai Negeri, yang ditugas -kan sebagai Guru di Perguruan MA (Mathla’ul Anwar) Menes Pandeglang.
Anak-anak: Imam Prawoto, Wushtho, Iwan, Anis dan 2 adiknya.
Gelar Abu Toto sendiri menurut para mantan kawannya di KW IX adalah mengambil bagian belakang nama tokoh Masyumi Prawoto Mangkusasmito yang pada saat dibai’at sebagai nama samaran Abdus Salam atas permintaan sendiri dan akhirnya ketika anak pertamanya lahir diberi nama Imam Prawoto.
Pengalaman Organisasi dan Sepak Terjang:
1. Menjadi anggota Perguruan Mathla'ul Anwar dan menjadi guru 'Aliyah sejak tahun 1969/70 di Menes. Dan menjadi anggota HMI sejak kuliah di IAIN Ciputat.
2. Tahun 1971 -1978 Anggota / Ketua GPI Cabang Menes, Pandeglang - Banten.
3. Tahun 1978 dibai'at menjadi anggota NII KW9 sebagai mas'ul Imarah (Pendidikan) dan berganti nama menjadi Prawoto.
4. Tahun 1978 ditahan Laksusda Bandung (selama 8 bulan), dalam kasus GPI (SU MPR) dan keluar pada tahun yang sama.
5. Tahun 1979 meminta surat tugas dakwah sebagai muballigh Rabithah Alam Islami ke negeri Sabah Malaysia atas rekomendasi Pak Natsir (Alm). Pada tahun ini ia non aktif dari organisasi Perguruan Mathla'ul Anwar.
6. Tahun 1981-1987 menjadi buron sekaligus menjadi Da'i/Muballigh di Sabah Malaysia sambil membawa lari dana (kas) NII sebesar Rp 2 miliar.
7. Tahun 1987 atas komitmen Himawan Sutanto yang saat itu sebagai pejabat atase militer RI di Malaysia. Abu Toto kembali dari Sabah Malaysia, langsung bergabung kembali dengan NII KW-9/LK (Lembaga Kerasulan) pimpinan H Abdul Karim untuk di daerah Menes, Pandeglang (Banten), dengan nama panggilan Syamsul Alam atau Abu Toto alias Toto Salam.
8. Tahun 1989, Abu Toto secara langsung di bawah struktur H. Abdul Karim, Komandan KW-9 (bertugas sebagai kepercayaan H Karim).
9. Tahun 1990, diangkat sebagai orang ke-3 dalam struktur KW-9 membidangi urusan penggalian dana umat.
10. Tahun 1993, mengangkat diri sebagai Mudabir bin Yabah (pejabat sementara) Komandan tertinggi KW-9.
11. Nama panggilan (gelar) diganti Abu Toto atau Abu Ma'arif (Abu Ma'ariq) dan mulai membuat aturan serta paham atau ta'wil baru terhadap fiqh maupun tafsir dan syari'at melalui qoror-qoror. Pada tahun ini memberlakukan program pembuatan KTP NII yang dihargakan sebesar Rp 500 ribu untuk setiap warga, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya sedang uang yang telah disetor tidak ada kabar beritanya.
12. Tahun 1994 untuk kedua kalinya digerebeg aparat Kodim, namun Toto Abdus Salam lolos dari penangkapan, sejak saat itu rumahnya di Menes ditinggalkan sampai sekarang dalam keadaan rusak, namun tetap dijaga salah seorang keponakannya. Namun dalam masa pelarian itulah Abu Toto justru memperoleh suntikan dana besar dari Cendana melalui ICMI sebanyak 1,3 Trilliun rupiah.
13. Tahun 1996, diangkat Adah Djaelani, menggantikan posisi ke Imamahan dirinya dalam struktur NII (sekalipun Toto pada dasarnya sama sekali tidak memiliki latar belakang garis maupun latar kesejarahan pada struktur NII)
14. Tahun 1997, mencanangkan pembangunan Ma'had Al-Zaytun. Berganti gelar (Abdus Salam) AS Panji Gumilang, nama Abu Toto tidak dipakai lagi
15. Tahun 1999, menjadi Syaikh Al Ma'had Al-Zaytun.
16. Tahun 2001, mendapat gelar Prof dan Ph.D yang konon diperoleh dari Universitas di New Zealand.
17. Tahun 2002 didaulat menjadi Ketua Perhimpunan alumnus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
18. November 2003 ikut serta dalam deklarasi pendirian Partai Karya Peduli Bangsa (Partai Antek Soeharto) pimpinan HR, Hartono dan Tutut.
19. Maret 2004 AS Panji Gumilang selaku Syaikhul Ma’had Al-Zaytun dan sebagai pimpinan tertinggi gerakan NII menetapkan, seluruh anggota dan keluarga dari warga NII dan segenap komunitas Ma’had Al-Zaytun wajib mendukung dan memberikan suara kepada partai PKPB dalam pemilu 5 April 2004. Konspirasi BIN, Hendro & Al-Zaytun (2004), Penerbit: LPDI-SIKAT & CeDSoS
Sumber :
http://suara-islam.com/news/tabloid/suara-utama/2674-nii-tak-mengancam-nkri
